Fredrich Yunadi Mengundurkan Diri Sebagai Kuasa Hukum Setnov

 

 

Zombiedefense.org – Sesudah Otto Hasibuan secara resmi mengundurkan diri sebagai pengacara tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto, kuasa hukum Setnov yang lain juga ikut mengundurkan diri yakni Fredrich Yunadi.

“Bukan hanya Pak Otto, saya juga mengundurkan diri. Kan sama,” kata Fredrich Yunadi di Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Fredrich Yunadi mengungkapkan bahwa dirinya bersama Otto merupakan kesatuan tim. Sehingga bila salah satu mundur maka keduanya pun mudur.

Meskipun demikian, dia tidak akan melakukan apa yang dilakukan Otto Hasibuan dengan memberikan surat pengunduran dirinya sebagai kuasa hukum Setya Novanto pada KPK.

“Saya kan enggak perlu serahkan. Saya enggak ada urusan sama KPK. Itu kan urusan saya sama klien. Masa sama KPK. KPK kan enggak perlu ikut campur dan saya enggak ada kewajiban lapor. Kalau Bang Otto mau kasih tahu KPK kan urusan beliau,” kata Fredrich Yunadi.

Fredrich Yunadi tidak mau mengungkapkan alasannya mundur sebagai kuasa hukum Setnov. Ketika memberitakan pada Setya Novanto pun dia bersama Otto Hasibuan secara langsung menemui ketia DPR RI itu.

“Enggak ada, enggak ada alasan,” ungkapnya.

Andi Narogong Ungkapkan Keterlibatan Novanto Pada Kasus e-KTP

 

 

Zombiedefense.org – Peran Ketua DPR Setya Novanto pada dugaan kasus korupsi akhirnya dibongkar oleh terdakwa kasus e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong. Pada peridangan yang beragendakan pemeriksaan terdakwa, Andi mengatakan pernah menemui Setya Novanto di rumahnya pada November 2015.

Pada pertemuan yang dilakukan di kediaman Ketua Umum nonaktif Partai Golkar itu, Andi mengatakan memperoleh undangan dari Direktur Utama PT Shandipala Arthaputra Paulus Tanos. Tidak hanya Andi, Paulus serta Novanto saja tetapi pertemuan tersebut juga didatangi oleh Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, dan Direktur PT Biomorf Lone LLC Johanes Marliem (almarhum).

Dalam pertemuan, Andi, Paulus, anang dan Johanes menyalahkan tindakan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman yang seakan menyulitkan pelaksanaan pengerjaan proyek e-KTP.

“Akhirnya Pak Nov bilang, ya sudah nanti saya kenalkan Oka Masagung karena punya link perbankan. Disampaikan juga komitmen konsorsium akan berikan fee lima persen,” kata Andi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2017).

Menurutnya, ketika itu Setya Novanto mengungkapkan mengenai fee bagi anggota DPR akan oleh diatasi oleh Oka.

“Betul (fee anggota DPR lewat Oka). Kemudian sekitar November juga saya diundang ke kediaman Novanto sama (Paulus) Tanos. Ada Oka, saya dikenalkan, ini Oka Masagung, nanti yang akan urus masalah fee DPR. Dia akan bantu urusan perbankan modal,” katanya.

Jusuf Kalla Pastikan Polri Patuhi Instruksi Presiden Terkait Kasus Pimpinan KPK

 

 

Zombiedefense.org – Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa seluruh lembaga penegak hukum termasuk juga Polri akan taat kepada pengarahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal tersebut berkaitan dengan laporan kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto, terhadap Ketua KPK dan wakilnya.

“Ya tentu, Presiden kan tertinggi. Pasti dijalankan,” ungkap Jusuf kalla di Asrama Haji Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat.

Sebelumnya, Jokowi mengarahkan Polri supaya memberhentikan kasus dugaan terkait surat palsu serta penyalahgunaan wewenang yang menyeret dua pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.

Keduanya dilaporkan oleh pengacara Ketua DPR Setya Novanto, Sandy Kurniawan kepada Bareskrim Polri mengenai dugaan kasus itu. Tidak hanya dua pimpinan KPK tersebut, dia juga melaporkan Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman dan penyidik kasus e-KTP Ambarita Damanik.

Mengenai dugaan laporan yang dilakukan oleh Sandy merupakan salah satu bentuk tindak pidana karena menghambat proses penyidikan kasus yang telah merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu, dan Jusuf Kalla akan berpegang pada pengarahan yang telah diberikan oleh Presiden Jokowi.

“Kan Presiden sudah memberikan arah, Kapolri juga sudah memberikan arah. Ya kalau ada buktinya silakan,” ungkap Jusuf Kalla.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mempublikasikan bahwa Ketua DPR Setya Novanto telah dijadikan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Penetapan tersebut diumumkan pada Jumat (10/11/2017) di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Setelah proses penyelidikan dan ada bukti permulaan yang cukup, kemudian pimpinan KPK, penyelidik, penyidik, dan penuntut umum melakukan gelar perkara pada 28 Oktober KPK menerbitkan sprindik atas nama tersangka SN, sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014,” ungkap Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang.