Polisi Harapkan Kelompok Keiminal di Papua Mau Untuk Bernegosiasi

 

 

Zombiedefense.org – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) melakukan penyanderaan terhadap ratusan warga di area Freeport, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. Polri mengharapkan masalah tersebut dapat teratasi dengan baik dengan tidak menyebabkan adanya korban nyawa.

“Polri tetap berharap penyelesaian bisa persuasif dan tidak ada korban yang jatuh. Apapun yang kita lakukan dalam rangka upaya persuasif menyelesaikan masalah ini secara elegan,” ungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Setyo mengungkapkan tidak ada tenggang waktu untuk melakukan negoisasi dengan kelompok kriminal tersebut tetapi dia mengharapkan masalah penyanderaan tersebut dapat diatasi secepat mungkin.

“Kita mengharapkan KKB melihat di dalam sana ada anak-anak dan beberapa hari lalu ada ibu hamil juga yang tentunya memerlukan makanan tambahan dan susu untuk keperluan mereka. Kita mengharapkan diberikan akses untuk menyalurkan bahan pangan tersebut,” tuturnya.

Menurutnya, sekarang ini terdapat sekitar 300 warga pendatang serta 1.000 warga lokal telah disandera oleh kelompok tersebut.

“Mereka memang profesi dan tinggal di situ. Profesinya di pendulangan bekas Freeport,” kata Setyo.

Dia mengungkapkan polisi telah memberi alat komunikasi untuk mereka sipaya dapat memudahkan melakuukan negoisasi, tetapi usahanya itu ternyata tidak berhasil.

“Kita sudah berupaya berikan alat komunikasi kepada mereka tapi tak disambut. Alat komunikasinya radio,” ungkapnya.

Jusuf Kalla Pastikan Polri Patuhi Instruksi Presiden Terkait Kasus Pimpinan KPK

 

 

Zombiedefense.org – Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa seluruh lembaga penegak hukum termasuk juga Polri akan taat kepada pengarahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal tersebut berkaitan dengan laporan kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto, terhadap Ketua KPK dan wakilnya.

“Ya tentu, Presiden kan tertinggi. Pasti dijalankan,” ungkap Jusuf kalla di Asrama Haji Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat.

Sebelumnya, Jokowi mengarahkan Polri supaya memberhentikan kasus dugaan terkait surat palsu serta penyalahgunaan wewenang yang menyeret dua pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.

Keduanya dilaporkan oleh pengacara Ketua DPR Setya Novanto, Sandy Kurniawan kepada Bareskrim Polri mengenai dugaan kasus itu. Tidak hanya dua pimpinan KPK tersebut, dia juga melaporkan Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman dan penyidik kasus e-KTP Ambarita Damanik.

Mengenai dugaan laporan yang dilakukan oleh Sandy merupakan salah satu bentuk tindak pidana karena menghambat proses penyidikan kasus yang telah merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu, dan Jusuf Kalla akan berpegang pada pengarahan yang telah diberikan oleh Presiden Jokowi.

“Kan Presiden sudah memberikan arah, Kapolri juga sudah memberikan arah. Ya kalau ada buktinya silakan,” ungkap Jusuf Kalla.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mempublikasikan bahwa Ketua DPR Setya Novanto telah dijadikan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Penetapan tersebut diumumkan pada Jumat (10/11/2017) di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Setelah proses penyelidikan dan ada bukti permulaan yang cukup, kemudian pimpinan KPK, penyelidik, penyidik, dan penuntut umum melakukan gelar perkara pada 28 Oktober KPK menerbitkan sprindik atas nama tersangka SN, sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014,” ungkap Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang.