Andi Narogong Ungkapkan Keterlibatan Novanto Pada Kasus e-KTP

 

 

Zombiedefense.org – Peran Ketua DPR Setya Novanto pada dugaan kasus korupsi akhirnya dibongkar oleh terdakwa kasus e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong. Pada peridangan yang beragendakan pemeriksaan terdakwa, Andi mengatakan pernah menemui Setya Novanto di rumahnya pada November 2015.

Pada pertemuan yang dilakukan di kediaman Ketua Umum nonaktif Partai Golkar itu, Andi mengatakan memperoleh undangan dari Direktur Utama PT Shandipala Arthaputra Paulus Tanos. Tidak hanya Andi, Paulus serta Novanto saja tetapi pertemuan tersebut juga didatangi oleh Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, dan Direktur PT Biomorf Lone LLC Johanes Marliem (almarhum).

Dalam pertemuan, Andi, Paulus, anang dan Johanes menyalahkan tindakan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman yang seakan menyulitkan pelaksanaan pengerjaan proyek e-KTP.

“Akhirnya Pak Nov bilang, ya sudah nanti saya kenalkan Oka Masagung karena punya link perbankan. Disampaikan juga komitmen konsorsium akan berikan fee lima persen,” kata Andi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2017).

Menurutnya, ketika itu Setya Novanto mengungkapkan mengenai fee bagi anggota DPR akan oleh diatasi oleh Oka.

“Betul (fee anggota DPR lewat Oka). Kemudian sekitar November juga saya diundang ke kediaman Novanto sama (Paulus) Tanos. Ada Oka, saya dikenalkan, ini Oka Masagung, nanti yang akan urus masalah fee DPR. Dia akan bantu urusan perbankan modal,” katanya.

Bareskrim Polri Periksa Badan Kapal Patroli Kemenhub Yang Rugikan Negara Rp 29 Miliar

 

 

Zombiedefense.org – Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri terus melakukan pemeriksaan terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan 65 unit kapal patroli fibre pada Satker Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) di Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2013-2014.

Dan dari hasil penyidikan sementara ini, kerugian negara akibat korupsi tersebut hingga Rp 29 miliar.

“Nilai kerugian negara Rp 29 miliar yang didasarkan baik kepada beberapa kapal yang sudah dikirim oleh pelaksana pekerjaan namun belum diterima oleh Kementerian Perhubungan maupun terhadap kapal yang belum dikirim atau yang belum diselesaikan sama sekali pekerjaannya oleh pelaksana pekerjaan,” tutur Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Ahmad Wiyagus.

Wiyagus mengungkapkan pihaknya masih akan menjalankan perhitungan lebih mendalam kembali mengenai kerugian negara terkait kasus korupsi ini. Salah satu upayanya yakni dengan menjalankan proses pengecekan fisik.

“Untuk fix-nya (kepastian nilai riil) masih dalam tahap proses perhitungan,” kata Wiyagus.

Menurutnya, Bareskrim sedang menjalankan pemeriksaan pada 18 kapal bermasalah tersebut yang terdapat di beberapa daerah seperti Tangerang, Jakarta, Banyuwangi, Surabaya, Pekanbaru, Tarakan, Banjarmasin, serta Labuan Bajo.

“Rinciannya 2 unit kapal kelas III, 6 unit kapal kelas IV, dan 10 unit kapal kelas V,” katanya.

Pada pemeriksaan badan kapal, Wiyagus menuturkan tim penyidik mengikutsertakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa tenaga ahli dari Biro Klafikasifikasi Indonesia. Pemeriksaan badan kapal diantaranya meliputi bangunan kapal, penilaiann kekuatan konstruki kapal, verifikasi instalasi mesin listrik serta peralatan navigasi.

“Nanti akan diketahui apakah sesuai dengan kontrak pengadaan,” imbuhnya.